Undangundang Dasar 1945 telah mengatur hubungan antara pemerintah daerah Indonesia dengan pemerintah pusat melalui hasil amandemen pasal 18. Semua sistem tentu tidak ada yang sempurna sebab itu hal ini dapat memunculkan dampak positif dan negatif otonomi daerah. Berikut ini dampak positif dari otonomi daerah: 1. Berkembangnya sosial budaya KORUPSIDI INDONESIA: MASALAH DAN SOLUSINYA Dra. ERIKA REVIDA, MS. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara I. PENDAHULUAN Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. danDaerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini mengakui bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari namun tidak lagi menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah ada pada kabupaten dan kota. Sebaliknya, Undang-undang 32 Tahun 2004 menempatkan namun pendapat ini juga mendapat tentangan pada saat bagaimanaposisi produk hukum daerah dalam konsep negara hukum dan otonomi daerah serta dampak yang ditimbulkan dengan banyaknya produk hukum daerah yang dibentuk di daerah dan terjadinya obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. D. Metode Penelitian Hukum Vay Tiền Trả Góp Theo Tháng Chỉ Cần Cmnd.

bagaimana pelaksanaan otonomi daerah indonesia saat ini